Mengapa WFH Saja Tak Cukup? Pandangan Legislator Soal Strategi Hemat Energi yang Lebih Komprehensif

Bayangkan ini: pemerintah mengumumkan program hemat energi besar-besaran, dan solusi utamanya cuma satu—suruh semua pegawai kerja dari rumah. Rasanya seperti mau memadamkan kebakaran hutan cuma dengan satu ember air, bukan? Itulah kira-kira gambaran yang mengemuka dari peringatan anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, terkait rencana penghematan energi yang digadang-gadang mulai April mendatang. Dalam pandangannya, menjadikan work from home (WFH) sebagai senjata pamungkas adalah langkah yang terlalu simplistis dan berpotensi mengabaikan akar masalah yang lebih dalam.

"Kita seperti terjebak dalam pola pikir instan," ujar Ratna dalam perbincangan virtual beberapa waktu lalu. "WFH itu ibarat plester untuk luka kecil, sementara yang kita hadapi adalah kebutuhan operasi besar pada sistem energi nasional." Pernyataannya ini bukan sekadar kritik kosong, melainkan refleksi dari pengamatan terhadap sektor-sektor yang selama ini justru menjadi 'pemakan' energi terbesar, namun kerap luput dari sorotan kebijakan populis.

Lebih Dari Sekedar Ganti Tempat Kerja

Ratna, yang berasal dari Fraksi PKB, menekankan bahwa esensi penghematan energi seharusnya terletak pada pendekatan yang sistemik dan terukur. Menurut data yang ia rujuk dari kajian internal, konsumsi energi di gedung-gedung pemerintahan dan sektor industri masih sangat boros, dengan tingkat efisiensi yang jauh di bawah standar internasional. "Memindahkan lok kerja ASN dari kantor ke rumah mungkin mengurangi beban di satu titik, tetapi bagaimana dengan pemborosan energi yang terjadi di pabrik-pabrik atau sistem pendingin ruangan di gedung negara yang berjalan 24 jam?" tanyanya retoris.

Ia memberikan contoh konkret: sebuah audit sederhana di beberapa kementerian menunjukkan bahwa hingga 30% konsumsi listrik terjadi di luar jam operasional, berasal dari peralatan yang dibiarkan dalam mode standby atau sistem pencahayaan yang tidak terkelola dengan baik. "Ini baru dari sektor pemerintahan. Belum lagi sektor industri dan transportasi yang kontribusinya jauh lebih besar," tambahnya. Perspektif ini menggeser fokus dari sekadar mengubah kebiasaan individu ke arah perbaikan tata kelola institusional.

Dampak Sosio-Ekonomi yang Sering Terlupakan

Di balik wacana WFH sebagai solusi hemat energi, Ratna mengingatkan adanya konsekuensi riil yang kerap diabaikan. "Jangan lupa, ketika ASN bekerja dari rumah, beban biaya listrik berpindah ke pundak mereka. Di sisi lain, produktivitas kerja dan kualitas layanan publik bisa terdampak jika tidak didukung infrastruktur digital yang memadai," jelasnya. Ia khawatir kebijakan yang terburu-buru justru menciptakan ketidakadilan baru, di mana pegawai dengan fasilitas rumah terbatas akan terbebani lebih besar.

Menariknya, Ratna membawa perspektif unik dari daerah pemilihannya. "Di banyak daerah, justru akses internet dan listrik yang stabil masih menjadi masalah. Memaksakan WFH secara nasional tanpa mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur ini bisa memperlebar jarak antara pusat dan daerah," ungkapnya. Ini adalah dimensi lain yang sering luput dari perbincangan seputar WFH yang biasanya didominasi narasi perkotaan.

Lima Pilar Strategi Hemat Energi yang Diusulkan

Sebagai alternatif dari pendekatan tunggal WFH, Ratna mengusulkan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Pertama, audit energi nasional yang menyeluruh di sektor publik, industri, dan komersial. Kedua, percepatan adopsi energi terbarukan dengan insentif yang jelas. Ketiga, modernisasi sistem transportasi massal untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Keempat, standardisasi efisiensi energi untuk gedung-gedung baru. Kelima, kampanye edukasi hemat energi yang masif dan berkelanjutan.

"Kita perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menurunkan intensitas energinya tanpa mengorbankan produktivitas," kata Ratna. Ia mencontohkan Jepang yang berhasil mengurangi konsumsi energi di gedung-gedung perkantoran hingga 40% melalui teknologi smart building, atau Denmark yang transformasi transportasi kotanya didukung oleh perencanaan tata kota yang integratif.

Mengawal Transformasi, Bukan Sekedar Penghematan Sesaat

Posisi Ratna sebagai anggota DPR memberikannya perspektif tentang pentingnya pengawasan legislatif terhadap kebijakan energi. "DPR akan memastikan bahwa program hemat energi ini tidak berhenti sebagai gerakan seremonial belaka. Kami akan mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi yang transparan," tegasnya. Ia menekankan bahwa hemat energi harus menjadi bagian dari transformasi sistemik, bukan respons temporer terhadap fluktuasi pasokan.

Yang menarik dari pandangan Ratna adalah penekanannya pada keadilan transisional. "Transisi energi harus inklusif. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal atau terbebani secara tidak proporsional dalam proses ini," ujarnya. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari angka penghematan, tetapi juga dari bagaimana dampaknya didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, peringatan Ratna Juwita Sari mengajak kita untuk berpikir lebih jernih. Hemat energi bukanlah tentang mencari solusi cepat yang terlihat menarik di permukaan, melainkan tentang membangun ketahanan sistemik yang akan membawa manfaat jangka panjang. Seperti kata pepatah lama, "lebih baik mencegah daripada mengobati"—dan dalam konteks energi, pencegahan itu berarti membangun sistem yang efisien sejak awal, bukan sekadar menggeser beban dari satu tempat ke tempat lain.

Jadi, lain kali Anda mendengar wacana WFH sebagai solusi utama penghematan energi, coba tanyakan pada diri sendiri: apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya memindahkannya? Mungkin, seperti yang diingatkan Ratna, sudah waktunya kita meminta lebih dari sekadar perubahan pola kerja, tetapi transformasi mendasar dalam cara kita mengelola sumber daya energi nasional. Bagaimana menurut Anda?