Menguak Alasan di Balik 6 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo dalam Dua Tahun

Gelombang reshuffle perdana dimulai pada 19 Februari 2025, saat posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang semula dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro dialihkan kepada Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto. Perombakan terbaru berlangsung pada Senin (14/9/2026), di mana kursi Menteri Keuangan berganti dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara, di tengah santernya sorotan publik terkait pencopotan Purbaya di pusaran isu Kemenkeu dan Danantara serta komitmen penegakan hukum Kepala Negara sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Prabowo: Dadan tim sukses saya, saya yang serahkan ke Kejaksaan.

Kesenjangan Antara Target Presiden dan Eksekusi Menteri

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman, menilai intensitas pergantian ini mengindikasikan adanya celah (gap) yang nyata antara ambisi Presiden dan kapabilitas jajaran kabinetnya.

"Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi," ujar Rizal.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono. Menurutnya, langkah cepat perombakan ini memperlihatkan adanya ketidakpadanan ritme kerja antara eks Menteri Pertahanan tersebut dengan sejumlah jajaran. Evaluasi tegas dilakukan terhadap para menteri yang dinilai lambat mengawal target pembangunan nasional—termasuk proyek infrastruktur strategis seperti saat Pramono targetkan MRT Barat-Timur groundbreaking tahun ini oleh Prabowo.

"Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo," jelas Agustinus.

Pemerintahan Prabowo diketahui memiliki deretan program prioritas berskala masif. Selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ada pula program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru. Seluruh agenda tersebut menuntut kesiapan dan dukungan pembiayaan yang presisi dari Kementerian Keuangan serta kementerian teknis terkait.

Risiko Terhadap Kontinuitas Kebijakan

Di sisi lain, Rizal mengingatkan bahwa rotasi menteri yang terlalu sering dapat memicu dampak lanjutan (economic cost). Pergantian struktur kabinet yang berulang kali berpotensi membayangi stabilitas pasar serta mengganggu kesinambungan implementasi kebijakan di lapangan.